Rakyatpos.id – Gorontalo. Aktivis muda Gorontalo, Wahyu Pilobu, melontarkan kritik pedas terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Provinsi (BEM Prov) Gorontalo, yang baru-baru ini mengeluarkan pernyataan sikap terkait polemik sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan di salah satu kabupaten di Gorontalo.
Namun, bukannya menuai dukungan, pernyataan sikap tersebut justru mendapat sorotan dari Wahyu. Ia menilai, BEM Prov tampil terlambat, saat situasi sudah memanas dan isu sengketa lahan telah menyebar luas di media sosial dan pemberitaan publik.
“BEM Prov itu ibarat pasukan cadangan yang datang setelah medan perang sudah terbakar. Waktu rakyat pertama kali menjerit karena tanahnya dirampas, kalian ke mana? Saat warga dikriminalisasi, dipanggil aparat, bahkan ditakut-takuti, kalian diam membisu. Lalu sekarang, setelah publik ribut dan media ramai, baru muncul dengan pernyataan sikap yang terkesan ikut-ikutan?” ujar Wahyu dalam pernyataan kerasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tugas utama mahasiswa adalah menjadi alarm sosial, bukan penonton pasif yang hanya menunggu momentum. Ia menilai BEM Prov justru kehilangan arah, gagal menjadi pelindung kepentingan rakyat, dan lebih sibuk menjaga citra organisasi ketimbang bergerak nyata.
“Jangan tunggu isu viral baru bergerak. Kalau begitu caranya, BEM Prov bukan lagi representasi gerakan moral, tapi cuma bayangan dari opini publik,” lanjut Wahyu.
Dari Lemahnya Aksi hingga Nihilnya Kepedulian di Akar Rumput
Wahyu juga mempertanyakan sejauh mana keterlibatan BEM Prov dalam isu ini. Ia mengklaim tak pernah melihat keterlibatan aktif dari lembaga mahasiswa tersebut saat warga mulai kehilangan lahan, saat jeritan pertama kali disampaikan kepada pemerintah dan saat masyarakat turun ke jalan membawa spanduk penuh harapan.
“Saya tidak pernah lihat mereka turun saat warga mengadu ke DPRD. Tidak pernah terlihat di lapangan saat masyarakat unjuk rasa. Bahkan saat warga ditahan karena membela hak tanahnya, mereka juga tidak terdengar suaranya,” katanya.
Ia pun menantang BEM Prov untuk menunjukkan bukti advokasi konkret—bukan sekadar rilis pers atau unggahan media sosial. Menurut Wahyu, keberpihakan sejati tidak bisa hanya dibuktikan dengan kata-kata, tetapi lewat kehadiran, risiko, dan aksi.
“Apa kalian pernah datang ke desa yang sedang berkonflik? Duduk bareng masyarakat? Rasakan kegelisahan mereka? Kalau tidak, jangan bicara seolah paling peduli,” tegasnya lagi.
“Gerakan Mahasiswa Bukan Komentar Online”
Lebih lanjut, Wahyu menilai fenomena ini mencerminkan krisis karakter dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Banyak yang lebih sibuk membangun narasi di ruang digital ketimbang menyatu dengan denyut penderitaan rakyat.
“Gerakan mahasiswa bukan komentar online, bukan pula selebrasi sikap di media. Gerakan mahasiswa itu turun, hadir, dan berani. Kalau takut kotor, jangan bicara tentang perjuangan,” sindirnya tajam.
Ia mengingatkan, sejarah panjang bangsa ini dipenuhi oleh peran mahasiswa yang memilih berada di garis depan, bahkan saat risiko dan tekanan datang dari segala arah. Maka, ketika lembaga seperti BEM Prov justru absen di momen krusial, itu adalah kegagalan moral.
